Menjelang Ramadhan 1447 H yang diperkirakan mulai 18 Februari 2026 (versi Muhammadiyah) atau sekitar 19 Februari 2026 (perkiraan kalender pemerintah, menunggu sidang isbat), Dumai berpotensi masuk ke bulan ibadah dengan “tangki ekonomi” yang belum penuh. Dalam situasi normal saja, Ramadhan selalu menaikkan kebutuhan belanja harian—bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena pola konsumsi berubah: sahur, buka, kebutuhan rumah tangga bertambah, serta persiapan Idul Fitri. Ketika ekonomi sedang melemah, kenaikan kebutuhan ini bukan sekadar “ramai pasar”, tapi bisa berubah jadi “ramai keluhan”.
Kerentanan Dumai makin terasa jika tunda bayar APBD
masih menyisakan beban dan efek domino. Bahkan untuk tahun anggaran sebelumnya
saja, informasi di situs BPK Perwakilan Riau menyebut Pemkot Dumai telah
merealisasikan >80% penyelesaian tunda bayar TA 2024 senilai sekitar Rp378
miliar, namun masih tersisa sekitar Rp60 miliar dan bergantung pada penerimaan
tertentu (misalnya BPHTB) untuk menutup sisa kewajiban. Artinya, ada jejak
masalah cashflow fiskal daerah yang jika berlanjut (seperti yang Kita sebut
“sejak 2025”), sangat mungkin membuat sebagian pelaku usaha/pekerja masuk
Ramadhan dengan pendapatan yang belum pulih atau masih tertahan.
Dalam ekonomi kota, tunda bayar itu bukan sekadar
istilah akuntansi—ia adalah “rem tangan” yang ditarik di jalan menanjak.
Kontraktor dan penyedia barang/jasa menahan belanja bahan, UMKM vendor menahan
stok, pekerja harian menahan pengeluaran, dan akhirnya ritel kecil—warung,
kedai, pedagang pasar—yang paling dulu merasakan sepinya transaksi. Di saat
masyarakat seharusnya mulai menyiapkan kebutuhan Ramadhan, yang terjadi justru
penyesuaian: menu disederhanakan, belanja ditunda, dan tradisi belanja baju
lebaran berubah jadi tradisi belanja “yang penting cukup”.
Tekanan ini bisa membesar karena Ramadhan hampir
selalu bersamaan dengan isu harga pangan dan energi yang lebih sensitif di
persepsi publik. Pengalaman Ramadhan sebelumnya di Indonesia juga menunjukkan
ada rumah tangga yang menghadapi tantangan finansial ketika harga pangan/energi
naik dan kondisi ekonomi terasa menekan. Jadi meskipun inflasi nasional bisa
terlihat “terkendali”, di level dapur masyarakat yang dominan belanja pangan,
perubahan harga kecil pun terasa besar—apalagi kalau uangnya terlambat masuk.
Lalu datanglah fase yang paling “mahal secara sosial”:
jelang Idul Fitri 1447 H (Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal pada 20 Maret 2026,
sementara pemerintah tetap menunggu sidang isbat). Lebaran itu bukan hanya hari
raya; ia rangkaian biaya: kebutuhan mudik/transport, hadiah keluarga,
zakat/infak yang ingin dimaksimalkan, belanja rumah, dan kebutuhan
sosial-kekerabatan. Jika daya beli Dumai melemah karena arus kas daerah
tersendat, maka Lebaran bisa datang seperti tamu agung—sementara tuan rumah
masih mencari kunci dompet.
Di sinilah kebijakan mudah sekali terlihat “berjarak”.
Di atas kertas, anggaran ada. Di baliho, program ada. Di rapat, istilahnya
indah: rasionalisasi, efisiensi, penyesuaian kas. Tapi di lapangan, yang
diminta masyarakat itu sederhana dan sangat tidak filosofis: bayar tepat waktu.
Ketika tunda bayar terjadi, pemerintah daerah seakan menciptakan “kebijakan
moneter versi lokal”: bukan suku bunga yang menahan konsumsi, melainkan
pembayaran yang ditahan—dan dampaknya langsung memukul pasar tanpa perlu
grafik.
Jika kondisi ini tidak cepat dinormalkan, maka Ramadhan dan Lebaran di Dumai berisiko diwarnai pola “ekonomi bertahan”: konsumsi turun kualitas (bukan sekadar kuantitas), aktivitas UMKM melemah, dan beban psikologis meningkat karena ketidakpastian. Sebaliknya, bila pemerintah daerah memastikan kepastian timeline pelunasan, memprioritaskan pembayaran yang langsung mengalir ke pekerja dan UMKM lokal, serta menertibkan disiplin kas agar tunda bayar tidak berulang, Dumai punya peluang masuk Ramadhan dengan suasana yang lebih ringan. Karena pada akhirnya, ketahanan ekonomi masyarakat menjelang Ramadhan bukan ditentukan oleh slogan pertumbuhan—melainkan oleh satu hal yang paling konkret: uang betul-betul beredar di kota, sebelum takbir pertama berkumandang.